Halo, Selamat Datang di Mpompon.ca!
Temukan informasi terbaru dan menyeluruh tentang perhitungan THR (Tunjangan Hari Raya) setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Artikel ini akan mengulas mekanisme perhitungan THR, kelebihan dan kekurangannya, serta menyediakan panduan komprehensif untuk memastikan kepatuhan Anda terhadap peraturan terbaru.
Pendahuluan
THR merupakan hak yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja untuk merayakan Hari Raya Keagamaan. Sebelumnya, aturan perhitungan THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Namun, dengan disahkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme perhitungan THR.
Perubahan ini memberikan dampak langsung pada besaran dan waktu pembayaran THR. Oleh karena itu, penting bagi pemberi kerja dan pekerja untuk memahami dengan baik ketentuan terbaru dalam UU Cipta Kerja terkait THR.
Mekanisme Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja
Pasal 88C UU Cipta Kerja mengatur bahwa besaran THR adalah sama dengan 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih. Sedangkan bagi pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan, maka besaran THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya.
Formula perhitungan THR proporsional: THR = (Masa Kerja / 12 bulan) x 1 bulan upah
Komponen Upah yang Dihitung
Upah yang menjadi dasar perhitungan THR adalah upah pokok dan tunjangan tetap yang bersifat tetap dan dibayarkan secara teratur, antara lain:
- Upah Pokok
- Tunjangan Tetap (例：Keluarga, Jabatan, Transportasi, Makan)
Waktu Pembayaran THR
UU Cipta Kerja mengatur bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dalam hal THR dibayarkan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka pemberi kerja dikenakan denda sebesar 5% dari besaran THR yang harus dibayarkan untuk setiap hari keterlambatan.
Kelebihan Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja
Perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja memiliki beberapa kelebihan, antara lain:
- Besaran THR lebih besar untuk pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih.
- Perhitungan yang proporsional memberikan keadilan bagi pekerja yang belum bekerja selama 12 bulan.
- Waktu pembayaran yang tepat waktu memastikan pekerja dapat menerima THR sebelum Hari Raya Keagamaan.
Kekurangan Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja
Selain kelebihan, perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:
- Tidak mempertimbangkan masa kerja yang kurang dari 1 bulan.
- Tidak mengakomodasi pekerja harian yang tidak memiliki upah tetap.
- Potensi keterlambatan pembayaran karena denda yang relatif rendah.
| Ketentuan | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 | UU Cipta Kerja |
|---|---|---|
| Besaran THR | 1 bulan upah untuk masa kerja 12 bulan | 1 bulan upah untuk masa kerja 12 bulan, proporsional untuk masa kerja kurang dari 12 bulan |
| Komponen Upah | Upah pokok saja | Upah pokok dan tunjangan tetap |
| Waktu Pembayaran | 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri | 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan |
| Sanksi Keterlambatan | Tidak ada | Denda 5% dari THR untuk setiap hari keterlambatan |
FAQ tentang Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja
- Apakah THR wajib dibayarkan kepada semua pekerja?
Ya, THR wajib dibayarkan kepada seluruh pekerja, baik pekerja tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja harian. - Bagaimana cara menghitung THR pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan?
THR pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya. - Apa yang dimaksud dengan tunjangan tetap?
Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayarkan secara teratur dan tidak bersifat insidentil, seperti tunjangan keluarga, jabatan, transportasi, dan makan. - Apakah THR dapat dipotong untuk membayar utang?
Tidak, THR tidak boleh dipotong untuk membayar utang atau kewajiban lainnya. - Apa yang harus dilakukan jika THR tidak dibayarkan tepat waktu?
Pekerja dapat melaporkan keterlambatan pembayaran THR kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. - Apakah pekerja harian berhak mendapatkan THR?
Ya, pekerja harian berhak mendapatkan THR, namun perhitungannya dilakukan secara proporsional berdasarkan masa kerjanya. - Apakah outsourcing berhak mendapatkan THR?
Ya, outsourcing berhak mendapatkan THR dari perusahaan penyedia jasa outsourcing. - Bagaimana cara menghitung THR pekerja yang bekerja di luar negeri?
Perhitungan THR pekerja yang bekerja di luar negeri sama dengan pekerja yang bekerja di dalam negeri. - Apakah THR dikenakan pajak?
Tidak, THR tidak dikenakan pajak penghasilan. - Apa saja sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar THR?
Pemberi kerja yang tidak membayar THR dapat dikenakan denda sebesar 5% dari THR untuk setiap hari keterlambatan. - Apakah THR dapat dibayarkan setelah tanggal 7 hari sebelum Hari Raya?
Tidak, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. - Apakah THR wajib dibayarkan dalam bentuk uang?
Ya, THR wajib dibayarkan dalam bentuk uang. - Apakah pemberi kerja dapat mengurangi THR pekerja?
Tidak, pemberi kerja tidak boleh mengurangi THR pekerja.
Kesimpulan
Perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pembayaran THR. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, ketentuan ini juga memiliki kekurangan yang perlu menjadi perhatian pemberi kerja dan pekerja.
Pemberi kerja wajib memahami dan mematuhi ketentuan terbaru dalam UU Cipta Kerja untuk menghindari sanksi. Sementara itu, pekerja berhak menuntut haknya untuk mendapatkan THR tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya pemahaman yang komprehensif tentang perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja, diharapkan dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis dan terhindar dari masalah keterlambatan pembayaran THR.
Kata Penutup
Artikel ini memberikan panduan lengkap tentang perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja. Informasi yang disajikan bersifat komprehensif dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pemberi kerja dan pekerja dalam memahami hak dan kewajibannya terkait THR.
Sebagai penutup, kami mengajak Anda untuk terus mengakses Mpompon.ca untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya seputar ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Dengan memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku, kita dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif dan memenuhi hak seluruh pihak yang terlibat.